ASOHI HADIRI FORUM KONSULTASI PUBLIK KKP PDF Print E-mail
Written by sekretariat   
Wednesday, 29 May 2019 11:00
JAKARTA, Kamis 2 Mei 2019. Bertempat di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diselenggarakan Forum Komunikasi Publik Standar Pelayan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
 
Acara ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikelola oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi. Hadir pengurus ASOHI sebagai panelis dalam kegiatan ini adalah Ketua Sub Bidang Obat Ikan Wawan Siswanto SPi. 
 
Acara ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo. Tak hanya Nilanto, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB); Penyelenggara PTSP Terbaik Tahun 2018, PTSP Provinsi Jawa Tengah; Inspektur II KKP sebagai Pembina Pelayanan Publik; dan Kepala Pusat Standardisasi Sistem Kepatuhan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagai Koordinator Pelayanan Publik KKP.
 
Setelah laporan ketua Panitia dan pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan Kementerian PANRB Bidang Pelayanan Publik. Narasumber menjelaskan bahwa masyarakat wajib dilibatkan dalam membuat kebijakan, sekaligus evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.
 
Menurutnya, pembentukan standar pelayanan harus melalui komunikasi dua arah, antara penyelenggara layanan dengan penerima layanan atau masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tanggapan serta mencari masukan berkaitan dengan kebijakan penerapan standar pelayanan di masing-masing unit penyelenggara layanan.
 
Ditambahkan pula dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembentukan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), yang dapat dilakukan melalui kegiatan dialog, diskusi, maupun Forum Group Discussion (FGD) antara penyelenggara layanan, masyarakat, akademisi, serta stakeholder terkait.
 
Dikatakan bahwa saat ini tidak sedikit masyarakat masih mengeluhkan layanan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari waktu layanan, prosedur layanan, maupun adanya biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat wajib dilibatkan disetiap pembentukan kebijakan ataupun standar pelayanan melalui FKP, upaya tersebut agar masyarakat mengetahui prosedur serta mekanisme yang akan diterapkan pada sebuah unit layanan.
 
Pada FKP ini dipaparkan berbagai Standar Pelayanan Publik dari berbagai direktorat di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Untuk Dirjen Perikanan Budidaya dijelaskan tentang Standar Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya, Standar Pelayanan Publik Pakan Ikan dan Standar Pelayanan Publik Obat Ikan. (WK)
 

Ruang Iklan

Kurs IDR

Kurs Jual Beli
sumber: KlikBCA.com

Sentra Download ASOHI

Calculator

more...

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday133
mod_vvisit_counterYesterday310
mod_vvisit_counterThis week1284
mod_vvisit_counterThis month5648
mod_vvisit_counterAll1997610