ASOHI BAHAS NASIB DOKTER HEWAN DI PERUSAHAAN OBAT HEWAN PASCA TERBITNYA PERMENTAN NO. 3/2019 PDF Print E-mail
Written by sekretariat   
Tuesday, 06 October 2020 12:21
JAKARTA, Selasa 25 Agustus 2020. Melalui fasilitas zoom meeting ASOHI menggelar rapat virtual membahas permasalahan yang muncul pasca terbitnya Permentan No. 3 tahun 2019 tentang Jasa Medik Veteriner. Dimana salah satu pasalnya ada yang menyebutkan bahwa dokter hewan yang bekerja di  perusahaan obat hewan termasuk kategori ambulatoir dan berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek meskipun mereka tidak melakukan pelayanan jasa medik tersebut seperti misalnya Register Officer dan Technical Services.  
 
Rapat diikuti oleh Pengurus ASOHI Pusat, Daerah dan Penasehat diantaranya Drh Irawati Fari, Drh Forlin Tinora, Drh Gowinda Sibit, Drh Pranyata T Waskita, Drh Sugiyono, Drh Almasdi Rahman, Drh Lukas Agus Sudibyo, Drh Andi Wijanarko, Drh Rakhmat Nuriyanto, dan Ir Bambang Suharno. ASOHI sepakat merasa keberatan dengan ketentuan ini karena menurut ASOHI dokter hewan yang bekerja di perusahaan obat hewan itu tidak termasuk kualifikasi  ambulantoir sehingga memberatkan para dokter hewan yang bekerja di perusahaan dan kesannya memaksakan. 
 
“ASOHI sudah mengirimkan surat keberatan dan minta agar Permentan tersebut di tinjau ulang,” ujar Ketua ASOHI Drh Irawati. 
 
Bahkan menurut Drh Andi Wijanarko yang juga pengurus PB PDHI mengatakan bahwa PDHI pun satu pemirikan dengan ASOHI. PDHI akan membuat draft usulan dan masukan Permentan untuk diberikan kepada pemerintah dengan harapan permentan ini dapat ditinjau ulang. 
 
Setelah permentan tersebut disosialisasikan maka timbullah banyak kebijakan-kebijakan yang terbit salah satunya tentang  bagi dokter hewan yang bertugas di setiap kabupaten diharuskan mempunyai SIP dan ini sangat memberatkan.
 
Menurut drh Andi Wijanarko sebaiknya satu SIP ini berlaku nasional dan hanya bagi dokter hewan yang melakukan tindakan prognosa, diagnosa dan pengobatan, tetapi bagi dokter hewan yang tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut tidak perlu mempunyai SIP. “Apabila suatu saat memang dokter hewan diharuskan membuat surat ijin berharap persyaratannya tidak memberatkan,” imbuh Andi. 
 
Tujuan diskusi ini membuat draft usulan atau masukan tentang dokter hewan yang bekerja di perusahaan obat hewan yang menjalankan kegiatan medik veteriner. Pada pengurusan ijin distributor pada kota tertentu ada persyaratan bagi dokter hewan harus memiliki SIP.
 
ASOHI membuat definisi tentang dokter hewan itu apa, tugas dan tanggung jawabnya apa yang berhubungan dengan jasa medik dan termasuk kategori apa dokter hewan yang bekerja di perusahaan obat hewan. 
ASOHI akan mengajak GPMT dan GPPU untuk membahas permasalahan ini. ASOHI akan segera membuat tim untuk membuat definisi tersebut dengan mengajak para stakeholder. Menginventarisir permasalahan dengan mengajak stakeholder lalu disampaikan ke PB-PDHI.
 
Kedepan diharapkan SIP diposisikan diwilayahnya dan bersifat nasional dan melekat pada pribadinya, sedangkan ijin-ijin yang berhubungan dengan kabupaten itu melekat dengan perusahaannya. Disarankan juga sebaiknya SIP diterbitkan oleh Fakultas dimana dokter hewan tersebut belajar jadi bisa berlaku nasional bahkan international. 
 
Dibahas juga soal apakah SKKNI (Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) diperlukan bagi mereka2 yang bekerja di luar negeri. Bagi ASOHI SKKNI itu tidak wajib bagi dokter hewan karena di peraturannya pun tidak ada, hal ini pun akan disampaikan ke PDHI. (ES/WK)
 

Ruang Iklan

Kurs IDR

Kurs Jual Beli
sumber: KlikBCA.com

Sentra Download ASOHI

Calculator

more...

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3351
mod_vvisit_counterYesterday2524
mod_vvisit_counterThis week15449
mod_vvisit_counterThis month14152
mod_vvisit_counterAll2570201