ASOHI, GPPU, dan GPMT DISKUSI BAHAS SIP DAN KOMPETENSI DOKTER HEWAN PDF Print E-mail
Written by sekretariat   
Tuesday, 06 October 2020 12:30
JAKARTA, Jumat 11 September 2020. Menindaklanjuti rapat ASOHI tanggal 25 Agustus 2020 yang membahas perlunya SIP bagi dokter hewan yang bekerja di perusahaan obat hewan imbas dari terbitnya Permentan No. 3 tahun 2019 tentang Jasa Medik Veteriner, ASOHI kembali menggelar rapat virtual melalui aplikasi zoom meeting. 
 
Rapat ini selain diikuti pengurus ASOHI Nasional dan Daerah seperti Drh Irawati Fari, Drh Forlin Tinora, Drh Andi Wijanarko, Drh Lukas Agus Sudibyo, Drh Pranyata T. Waskita, Drh Sugiyono, dll; juga diikuti oleh Ketua GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak) Dr Drh Desianto Budi Utomo yang didampingi Drh Azrul Arifin. Sementara perwakilan dari GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas) diwakili oleh I Gede Putu Suardana. 
 
Mengawali diskusi Ketua Umum ASOHI Drh Irawati Fari menjelaskan bahwa di dalam UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat ijin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dan di PP No. 3/2017 tentang Otoritas Veteriner pasal 73 ayat 1 dimana dokter hewan dan dokter hewan spesialis yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin praktik pelayanan kesehatan hewan dari Bupati/Walikota serta di Permentan No. 3/2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada pasal 17 ayat 1, Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib memiliki SIP DRH.
 
Irawati menggarisbawahi, SIP dari sudut pandang threepartied : ASOHI-GPPU-GPMT tujuannya agar para dokter hewan diayomi, dilindungi oleh pemerintah dalam tugasnya, karena selama ini dokter hewan yang tidak memiliki SIP dicap sebagai dokter hewan praktek illegal. Untuk itu asosiasi harus berkonsolidasi bersatu menyikapi ketentuan yang berlaku. 
Sementara menurut Drh Desianto B Utomo Ketua GPMT bagaimana menghadapi peraturan ini sehingga drh tidak dianggap illegal sambil mencoba memenuhi persyaratan dokumen-dikumen  yang dipersyaratkan sambil menelaah pasal-pasal yang terlalu sulit dipraktekan di lapangan.
 
“Jangan sampai kita melawan dengan peraturan yang ada, karena pabrik pakan juga punya drh yang kerja di lapangan. GPMT pada dasarnya mendukung peraturan ini tetapi syarat-syaratnya di permudah,” ujar Desianto. 
 
Putu mewakili GPPU berpendapat serupa akan Permentan No. 3/2019 ini dimana persyaratannya memberatkan karena drh banyak tugas kemana-mana. Putu menyarankan untuk berusaha mencoba melobby dirjen baru agar peraturan ini diperlunak atau direvisi sehingga tidak memberatkan drh yang bekerja di lapangan. 
 
Drh Pranyata juga menambahkan agar diusulkan untuk menyederhanakan apa yang telah menjadi peraturan. “Kita perlu membuat data list pekerja lebih banyak di propinsi atau kabupaten. Selain itu menggunakan nama perusahaan untuk menjamin para drh yang bertugas dilapangan sehingga tidak perlu selalu membuat SIP ketika bertugas,” jelas Pranyata. 
 
“Permasalahan ini harus melibatkan PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia), karena PDHI adalah payung organisasi drh dan PDHI yang bisa memfasilitasi. Namun sebelumnya kita perlu membuat rumusan permasalahan lalu dikirimkan ke PDHI selanjutnya PDHI yang akan menyerahkannya ke pemerintah,” saran Drh Lukas A Sudibyo Anggota Ketua Dewan Kode Etik ASOHI.
 
Selaku pemandu acara Drh Forlin Tinora akhirnya menyimpulkan bahwa drh yang bekerja di perusahaan obat hewan tidak termasuk di dalam klasifikasi permentan oleh karenanya forum ini akan mengajukan ke pemerintah untuk peninjauan ulang. 
 
Selain memberikan masukan ke pemerintah forum ini juga diharapkan memberikan solusi. Membuat list jobdesk drh dari masing-masing asosiasi lalu dikirimkan ke PDHI dimana mengusulkan alternatif penggantian ayat-ayat atau pasal-pasal yang tidak sesuai sehingga klarisifikasi pekerjan drh masuk ke dalam permentan karena permentan yang sekarang tidak mengcover semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan drh. Selain itu profesi drh ini menempel pada individu bukan perusahaanya.
 
Untuk itu akan segera dibentuk tim kecil yang mewakili ASOHI-GPMT-GPPU untuk menyusun masukan ke PDHI. Setelah membentuk tim kecil membuat daftar inventarisir tugas dan tanggung jawab masing-masing drh yang bekerja di perusahaan obat hewan, pakan maupun breeding. Perlu adanya dateline dan pertemuan kembali untuk membuat draf tersebut agar bisa secepatnya ditindaklanjuti bersama PDHI. (ES/WK) 
 

Ruang Iklan

Kurs IDR

Kurs Jual Beli
sumber: KlikBCA.com

Sentra Download ASOHI

Calculator

more...

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3096
mod_vvisit_counterYesterday2524
mod_vvisit_counterThis week15194
mod_vvisit_counterThis month13897
mod_vvisit_counterAll2569946