JAKARTA, Senin 6 April 2026. Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) menggelar rapat koordinasi secara daring untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi baru penyelenggaraan Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH). Rapat ini diikuti oleh jajaran pengurus pusat serta perwakilan cabang dari berbagai daerah di Indonesia.
Pengurus ASOHI Pusat yang berpartisipasi diantaranya adalah Ketua Umum Drh Akhmad Harris Priyadi, Sekretaris Jenderal Rivo A Kurnia, S.Pt, Wakil Sekretaris Jenderal Rezki Eko Nugroho, dan Ketua Bidang Peredaran Drh Andi Wijanarko. Sementara Perwakilan cabang ASOHI yang hadir diantaranya Pengurus ASOHI Jawa Barat, Pengurus ASOHI Jawa Timur, Pengurus ASOHI Jawa Tengah, Pengurus ASOHI Sulawesi Selatan, dan Pengurus ASOHI Sumatera Utara.
Dalam rapat tersebut, ASOHI menyoroti pelaksanaan PJTOH sebelumnya di Bogor yang dinilai belum optimal. Materi yang terlalu padat dan beragam latar belakang peserta menyebabkan pembelajaran kurang fokus dan tidak mendalam.
Sebagai solusi, ASOHI memutuskan untuk membagi kurikulum PJTOH menjadi dua kategori utama, yakni untuk perusahaan obat hewan serta untuk klinik dan apotek veteriner. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan spesifik masing-masing peserta.
Permintaan pelatihan PJTOH sendiri tercatat cukup tinggi di sejumlah daerah, seperti Bandung, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kebutuhan ini terutama berkaitan dengan aspek legalitas usaha dan peningkatan kompetensi pelaku di bidang obat hewan.
Dalam rencana ke depan, pelatihan akan diprioritaskan di beberapa wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi, dimulai dari Jawa Timur yang dijadwalkan pada Juni mendatang. Pelaksanaan pelatihan tetap dilakukan secara luring (offline) untuk menjaga kualitas pembelajaran dan validitas sertifikasi.
Selain itu, ASOHI juga akan menyusun pedoman nasional sebagai acuan bagi seluruh cabang dalam menyelenggarakan PJTOH. Pedoman ini mencakup silabus, standar biaya, hingga teknis pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan lebih terstruktur dan seragam di seluruh daerah.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk segera menindaklanjuti penyusunan kurikulum baru serta percepatan pelaksanaan pelatihan di daerah prioritas. (WK)