Cibubur, Rabu 10 Juni 2026. Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) dan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) sepakat memperkuat sinergi dan komunikasi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan industri peternakan nasional. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat GPMT yang dihadiri jajaran pengurus kedua organisasi.
Pada kesempatan ini Ketua Umum ASOHI drh. Akhmad Haris Priyadi ini didampingi Rivo Ayudi Kurnia, S.Pt (Sekretaris Jenderal ASOHI), Sigit Purwadi, Apt. (Bendahara ASOHI), dan Candra Trinugraha (Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga Non-Pemerintah). Sementara dari GPMT diwakili oleh Ketua Umum Tevi Melviana yang didampingi Azrul Arifin (Bendahara GPMT), dan Ai Utari (Sekretariat GPMT).
Pertemuan menjadi momentum penting bagi kedua asosiasi untuk menyelaraskan program kerja sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dalam mendukung pengembangan industri peternakan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum ASOHI, drh. Akhmad Haris Priyadi, bersama jajaran pengurus memaparkan sejumlah agenda strategis yang tengah menjadi perhatian organisasi. Beberapa di antaranya meliputi pembahasan kebijakan pelarangan penggunaan golongan antibiotik quinolone (quinolone ban), pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) melalui pendekatan One Health, penyusunan Surat Izin Praktik Terintegrasi, hingga pengaturan penggunaan medicated feed yang dinilai memiliki dampak besar terhadap industri peternakan nasional. ASOHI juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas asosiasi agar berbagai isu strategis tersebut dapat direspons secara komprehensif.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Umum GPMT, Tevi Melviana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan ASOHI sekaligus menyatakan komitmen untuk melakukan kunjungan balasan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan. GPMT juga memaparkan perkembangan industri pakan ternak nasional yang menunjukkan tren positif. Saat ini GPMT memiliki 49 perusahaan anggota dengan 110 pabrik pakan yang tersebar di 10 provinsi. Produksi pakan nasional anggota GPMT meningkat dari 18,4 juta ton pada 2024 menjadi 20,3 juta ton pada 2025, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5-7 % pada 2026. Sebagian besar produksi masih didominasi pakan unggas yang mencapai 95 persen dari total produksi nasional.
Meski demikian, GPMT mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi industri, antara lain tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor yang mencapai lebih dari 30 persen, fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar yang memengaruhi biaya produksi, serta berbagai tantangan regulasi seperti kewajiban sertifikasi halal untuk pakan ternak dan kebijakan hilirisasi yang berpotensi memengaruhi daya saing industri.
Dalam diskusi, kedua organisasi sepakat bahwa kerja sama yang lebih intensif perlu diwujudkan melalui berbagai program bersama. Beberapa bidang kolaborasi yang menjadi prioritas meliputi edukasi dan sosialisasi mengenai AMR, penyusunan rekomendasi terkait medicated feed, penyelarasan komunikasi dan advokasi kepada pemerintah, serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah di bidang kesehatan hewan, keamanan pangan, dan ketahanan pangan nasional.
Selain itu, muncul pula usulan pembentukan presidium atau forum koordinasi yang melibatkan berbagai asosiasi utama di sektor peternakan, seperti ASOHI, GPMT, GPPU, Pinsar, dan organisasi terkait lainnya. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan visi, memperkuat koordinasi, serta membangun langkah advokasi bersama dalam menghadapi tantangan industri peternakan Indonesia di masa mendatang.
Sebagai hasil pertemuan, ASOHI dan GPMT menyepakati peningkatan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan melalui pertemuan rutin. Kedua organisasi juga menegaskan bahwa isu AMR, pendekatan One Health, dan medicated feed merupakan agenda strategis yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Di samping itu, kedua asosiasi menyatakan komitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta keberlanjutan industri peternakan nasional. (WK)