YOGYAKARTA, Jumat 13 Februari 2026. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bridging the Gap between Poultry Production and Public Health Safety: Prioritising Avian Influenza Transmission”. Bertempat di Hotel Novotel Kulon Progo, Yogyakarta, pertemuan ini menyoroti urgensi penyelarasan produksi unggas dengan keselamatan kesehatan masyarakat di tengah berkembangnya risiko virus Avian Influenza (AI).
Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah kematian manusia terbesar akibat Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI). Meski tidak ada laporan kasus pada manusia sejak 2017, deteksi Clade 2.3.4.4b pada itik pedaging di Kalimantan Selatan baru-baru ini menunjukkan adanya peningkatan adaptasi virus pada mamalia dan kebutuhan mendesak akan langkah preventif yang lebih kuat.
Pada kesempatan ini Pengurus ASOHI Pusat Ketua Bidang Organisasi Drh Almasdi Rahman didaulat sebagai salah satu narasumber yang membawakan makalah berjudul “Menjembatani Kesenjangan Produksi Unggas dan Kesehatan Masyarakat terkait Avian Influenza”.
Menurut Drh Almasdi tantangan utama pengendalian virus AI diantaranya ketimpangan biosekuriti antara industri dan peternakan rakyat, adaptasi virus (mutasi), pergerakan unggas hidup, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.
Lebih lanjut ia juga menekankan Perbaikanmendesak diperlukan diantaranya adalah pembaruan seed vaksin berbasis isolat lapangan, biosekuriti berbasis risiko untuk peternakan rakyat, digitalisasi surveilans, restrukturisasi pasar unggas hidup, dan penguatan peran dokter hewan dalam kerangka One Health.
Diskusi ini mengungkap beberapa kesenjangan kritis dalam pengendalian AI, antara lain Penerapan biosekuriti yang tidak konsisten; Kurangnya pelaporan kasus (under-reporting); serta Lemahnya koordinasi lintas sektor yang terfragmentasi di tingkat lokal.
Melalui pendekatan One Health, FGD ini bertujuan memetakan Titik Kendali Kritis (CCP) di sepanjang rantai nilai unggas serta mengidentifikasi hambatan biosekuriti di tingkat peternak rakyat dan pasar. Selain itu, kegiatan ini merumuskan intervensi yang hemat biaya (cost-effective) untuk mendukung kebijakan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
Acara ini melibatkan spektrum pemangku kepentingan yang luas, mulai dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan (tingkat nasional hingga kabupaten), otoritas karantina, hingga asosiasi industri seperti ASOHI, ADHPI, PINSAR, ARPHUIN, GPPU, WHO dan FAO. Seluruh pihak berupaya menyelaraskan langkah dengan Rencana Strategis Nasional guna memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah zoonosis di masa depan. (WK)