BEGINI ALUR PENYEDIAAN VAKSIN PMK SECARA MANDIRI PDF Print E-mail
Written by sekretariat   
Wednesday, 27 July 2022 15:19
JAKARTA, Senin 11 Juli 2022. Sebagai langkah cepat dalam mengendalikan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menghadirkan Vaksinasi PMK. Selain pengadaan vaksin oleh Pemerintah, asosiasi peternak/koperasi juga dapat mengajukan pengadaan vaksin PMK secara mandiri dengan bekerjasama dengan perusahaan importir obat hewan. Alur pengadaan vaksin PMK secara mandiri diatur oleh Kementerian Pertanian menjadi 3 langkah berikut. 
 
Alur Pertama diawali dari Asosiasi/Peternak Secara Mandiri/Koperasi. Asosiasi/peternak secara mandiri dan/atau koperasi mengajukan Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat: 
 
1). Keterangan tentang populasi hewan rentan, komitmen dari setiap anggota untuk melakukan kegiatan vaksinasi PMK dosis ke-1 dan dosis ke-2 dengan jenis vaksin PMK yang sama. 2). Mencantumkan jenis vaksin yang dipilih dan jumlahnya, serta pernyataan memiliki sumber daya (vaksinator, fasilitas cold chain product). 3). Melampirkan kontrak kerjasama dengan importir Obat Hewan yang ditunjuk dalam pemasukan vaksin PMK. 
 
Setelah alur pertama selesai untuk kemudian diterbitkan Rekomendasi Otoritas Veteriner Nasional terhadap rencana pemasukan vaksin PMK yang dilakukan secara mandiri oleh asosiasi/koperasi. 
 
Langkah alur Kedua ada ditingkat Importir yang Ditunjuk yaitu Importir Obat Hewan yang ditunjuk melakukan permohonan Surat Persetujuan Pemasukan Obat Hewan Khusus Berupa Vaksin PMK ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kontrak kerjasama antara pemohon dengan Importir Obat Hewan yang ditunjuk secara manual atau online melalui Unit Layanan Rekomendasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
 
Kemudian Importir penyedia vaksin tersebut harus melengkapi beberapa dokumen yaitu: Rekomendasi Otoritas Veteriner Nasional, CoR, MSDS, CoA, Proforma Invoice, surat pernyataan tidak memperjualbelikan obat hewan khusus dan surat pernyataan bahwa produk akan diberikan label dan brosur dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan “tidak diperjualbelikan”. 
 
Lebih lanjut langkah alur Ketiga ada di Direktorat Jendral PKH. Dimana Ditjen PKH akan memberikan persetujuan pemasukan dengan menerbitkan surat keterangan impor vaksin PMK berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi bagi importir obat hewan khusus yang mengajukan permohonan pemasukan. 
 
Selanjutnya yang menjadi kewajiban berikutnya adalah: Importir obat hewan yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan impor/pemasukan dan penyaluran produk jadi obat hewan sediaan biologik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari sejak diterbitkannya surat keterangan pemasukan kepada Dirjen PKH cq. Direktur Kesehatan Hewan. 
 
Bagi peternak/asosiasi peternak mandiri dan koperasi melakukan pelaporan vaksinasi dilakukan oleh swasta, peternak/asosiasi peternak kepada Dirjen PKH cq. Direktur Kesehatan Hewan , serta ditembuskan ke Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. 
 
Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota melakukan pelaporan rekapitulasi vaksinasi yang sudah dilaksanakan di lokasi pengguna secara online melalui sistem i-SIKHNAS. (WK)
 

Ruang Iklan

Kurs IDR

Kurs Jual Beli
sumber: KlikBCA.com

Sentra Download ASOHI

Calculator

more...

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2668
mod_vvisit_counterYesterday4569
mod_vvisit_counterThis week23102
mod_vvisit_counterThis month86618
mod_vvisit_counterAll4378138