BOGOR, 11-12 Desember 2025. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, bertempat di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor.
Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan, serta merumuskan langkah penanggulangan PMK di masa mendatang.
Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. drh. Agung Suganda, M.Si. Dalam rangkaian pembukaan, Ditjen PKH juga memberikan penghargaan kepada Dinas Provinsi atas dedikasi mereka dalam pengendalian penyakit di wilayah masing-masing.
Agenda hari pertama difokuskan pada evaluasi situasi terkini, di mana Direktur Kesehatan Hewan memaparkan capaian vaksinasi dan pengendalian PMK secara nasional. Perwakilan dari berbagai wilayah, seperti Jawa Timur (Zona Pemberantasan), Sulawesi Selatan (Zona Pengendalian), dan Nusa Tenggara Timur (Zona Bebas), turut berbagi pengalaman dalam mempertahankan status kesehatan hewan di daerah mereka.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah tahapan pengendalian PMK untuk periode 2025-2029. Bekerja sama dengan FAO, pemerintah memperkenalkan Official Control Program (OCP-PMK) sebagai panduan menuju status Indonesia bebas PMK. Selain itu, optimalisasi sistem informasi iSIKHNAS terus didorong untuk mempercepat respon pengendalian di lapangan.
Sektor swasta dan asosiasi profesi turut menunjukkan komitmennya dalam sesi khusus. Beberapa organisasi yang memberikan pandangan dan dukungannya antara lain: GAPUSPINDO (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia). ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia). IDHSI (Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia). Paravetindo (Persatuan Paramedik Veteriner dan Inseminator Indonesia).
Pada kesempatan ini Sekjend ASOHI Rivo A Kurnia, S.Pt. bertindak sebagai salah satu narasumber yang membawakan makalah berjudul “Peran dan Komitmen Pelaku Usaha dan Asosiasi Dalam Pengendalian PMK”. Sekjend juga didampingi Ketua Bidang Antar Lembaga Drh. Sri Murwati. Sementara Ketua Umum ASOHI Drh Akhmad Harris Priyadi baru bisa bergabung di hari kedua.
Pada hari kedua, peserta mengikuti diskusi kelompok untuk mengidentifikasi alokasi anggaran (APBN/APBD), perencanaan kebutuhan vaksin, serta penguatan biosekuriti dan manajemen peternakan. Rapat ini menghasilkan rumusan dan rekomendasi strategis yang akan menjadi dasar perencanaan kegiatan pengendalian PMK untuk tahun anggaran 2026.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai instansi di bawah Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, Dinas Peternakan dari berbagai provinsi, serta mitra pembangunan internasional seperti FAO ECTAD, WOAH, dan DAFF Australia. (WK)