JAKARTA, Kamis 01 Agustus 2024. Bertempat di Sekretariat ASOHI Jagakarsa telah diselenggarakan Rapat Badan Pengawas ASOHI (BPA) dan Pengurus Inti ASOHI. Acara Rapat BPA kali ini merupakan yang ke-12 pada periode kepengurusan 2021-2025, dihadiri secara langsung oleh Ketua merangkap Anggota BPA Bapak Gani Harijanto, Sekretaris merangkap Anggota BPA Ir. Bambang Suharno, Anggota Drh. Rakhmat Nuriyanto MBA, Drh. Gowinda Sibit, Drh. Ketut Tastra Sukata, MBA, Prof. Dr. Ir. Muladno MSA, dan Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD.
Pada kesempatan ini Prof. Dr. Ir. Muladno MSA memberikan uraian tentang peran ASOHI dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya program Makan Bergizi Gratis yang senilai 7 Trilyun Rupiah ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh industri peternakan khususnya perunggasan Indonesia.
“Karena program ini bernilai sekira 10% dari omzet industri perunggasan per tahun. Program ini akan berlangsung selama 5 tahun untuk lebih dari 80 juta jiwa tersebar di seluruh Indonesia. Dengan anggaran Rp. 15,000,- per porsi, mestinya dilakukan oleh masyarakat setempat,” terang Muladno.
Oleh karena itu, Prof. Muladno menegaskan, integrasi horizontal merupakan keniscayaan untuk mempersiapkan penyediaan bahan pangan yang wajib dibeli pemerintah sebagai offtaker negara.
Prof. Muladno juga kembali mengingatkan perihal Penandatanganan Kesepakatan Bersama Mewujudkan Sistem Integrasi Horizontal Industri Pangan Bangsa (SINTHAL IPB) yang telah dilakukan ASOHI bersama dengan asosiasi/organisasi yang lain diantaranya SASPRI, AGISPRINA, ASPEKSINDO, GAPUSPINDO, GPPU, GPMT, ARPHUIN, dan ASPERAPI di JCC Senayan dalam rangkaian Indo Livestock 2024 Expo and Forum.
Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya alam lokal nusantara secara tersistem, terstruktur, dan terukur bagi pemenuhan kebutuhan bahan pangan bergizi sebagai upaya mencerdaskan bangsa menuju keadilan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah UUD 1945.
Untuk itu Prof. Muladno mengingatkan melalui kegiatan tersebut untuk menggerakkan asosiasi di daerah untuk terlibat dalam gerakan sistem integrasi horizontal. Membangun kolaborasi dengan komunitas peternak terkonsolidasi. Mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka konsolidasi peternak. Menumbuhkan kegiatan bisnis berbasis kabupaten. Dan Mengkaji secara rutin semua kebijakan pemerintah yang seharusnya mengarah ke integrasi horizontal. (WK)