PALEMBANG, Sabtu 20 September 2025. Pengurus Daerah Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Sumatera Selatan menggelar Program Temu ASOHI Sumsel (PROTAS). Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam rangka menyongsong Musyawarah Nasional (Munas) IX ASOHI.
Agenda ini dihadiri oleh 18 perusahaan anggota dari total 25 anggota yang terdaftar di ASOHI Sumsel. Fokus utama pertemuan adalah membedah berbagai draf materi Munas, mulai dari Tata Tertib, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik, hingga rancangan Program Kerja asosiasi ke depan.
Selain membahas materi Munas, forum PROTAS juga mendiskusikan isu internal organisasi yang mendesak, yakni mekanisme iuran anggota. Para anggota menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara ASOHI Sumsel, ASOHI Pusat, dan kantor pusat perusahaan anggota. Disepakati perlunya pembuatan daftar pendataan (list) yang akurat untuk memetakan perusahaan mana yang kewajiban iurannya dibayarkan melalui pengurus daerah dan mana yang diselesaikan terpusat di Jakarta.
Isu di lapangan yang menjadi sorotan tajam dalam pertemuan ini adalah maraknya peredaran obat hewan jenis bahan baku murni (pure) yang dikemas ulang (repacking) secara ilegal. Praktik ini dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan dipasarkan langsung ke peternak.
Anggota ASOHI Sumsel menilai tindakan ini sangat merugikan perusahaan resmi yang mematuhi aturan dan memiliki produk yang telah teregistrasi di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, forum mendiskusikan bagaimana mekanisme pelaporan yang tepat dan efektif untuk menindak pelanggaran tersebut demi terciptanya iklim usaha yang sehat.
Menutup diskusi, ASOHI Sumsel menyampaikan aspirasi penting agar diteruskan ke tingkat nasional. Mereka mendorong ASOHI Pusat untuk segera mengusulkan kepada pemerintah terkait aturan tegas perdagangan obat hewan secara daring (online). Regulasi ini dinilai sangat mendesak mengingat pesatnya transaksi digital yang kerap kali menjadi celah peredaran obat hewan yang tidak terpantau keamanannya. (WK)