TANGERANG, Jumat 7 November 2025. Pertumbuhan produksi pakan Tanah Air diperkirakan tetap tumbuh positif pada 2026, sejalan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tren harga jagung domestik.
“Meredanya perang dagang antara AS dan Tiongkok turut membawa dampak positif terhadap harga jagung global,” tutur Direktur Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian (Kementan), Ir Tri Melasari SPt MSi di Seminar Perunggasan: Overview 2025 dan Outlook 2026 yang digelar oleh Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT).
Lebih lanjut Tri Melasari memaparkan arah kebijakan dan dukungan regulasi terkait industri pakan yang pertama adalah mengoptimalisasi pemanfaatan bahan pakan lokal dengan pengajuan usulan Domestic Market Obligation (DMO) untuk bungkil inti sawit.
Kementan juga menekankan penambahan jenis bahan pakan bebas PPN, pemberlakuan SNI Wajib Pakan, serta Sertifikasi Pakan oleh LSPro Pakan Ternak. Manfaat sertifikasi ini meliputi pakan ternak yang beredar memenuhi SNI, adanya perlindungan konsumen terhadap pakan ternak dan perlindungan menuju pasar global.
Ketua Umum GPMT, Desianto Budi Utomo PhD dalam presentasinya menyebutkan bahwa industri pakan tahun 2025 diprediksi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni mencapai 6,7%. Hal ini disebabkan mulai berefeknya Program MBG), terutama di sektor penyerapan produksi telur disusul peningkatan masa pemeliharaan broiler dan juga dengan asumsi peningkatan populasi layer hingga 7%.
Industri pakan menargetkan pertumbuhan produksi pakan tahun 2026 sebesar 6%, dengan pertimbangan kondisi DOC tidak jauh berbeda dengan tahun 2025, serta tetap mempertimbangkan harga jagung sebagai bahan pakan utama juga pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Harga jagung dan harga bahan pakan lainnya sangat mempengaruhi HPP pakan. GPMT berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan produksi jagung serta bahan pakan lokal lainnya agar industri pakan dan industri perunggasan tetap tumbuh,” terang Desi.
Dukungan pemerintah juga diperlukan terutama terkait risiko masuknya importasi CLQ dari US karena dinilai dapat melumpuhkan industri perunggasan Tanah Air yang telah swasembada bahkan menyerap sekitar 10% dari tenaga kerja nasional. (NDV)