JAKARTA, Rabu 28 Februari 2024. Bertempat di Kantor ASOHI Jagakarsa, Pengurus ASOHI Pusat yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Drh Forlin Tinora menerima kedatangan anggota AAHA (Asian Animal Health Association). Perwakilan dari AAHA yang hadir diantaranya Drh Arik Farzeli (Phibro Indonesia), Drh Ika Rosevita (PT Ceva Animal Health Indonesia), dan Drh Rezi Zahra (PT Zoetis Animal Health Indonesia).
Pertemuan membahas tentang permintaan dari Panitia Penilai Obat Hewan (PPOH), Sub-Direktorat Pengawasan Obat Hewan (POH), Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengenai persyaratan uji lapang (efikasi dan keamanan) untuk produk obat hewan yang akan didaftarkan baru dan atau didaftarkan ulang di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut mencuat beberapa hal yang patut digarisbawahi. Diantaranya pelaksanaan Uji Lapang mengacu pada Protap th 2006, PP 26 th 2021 pasal 209-210. Untuk aturan yang terbaru terkait dengan Uji Lapang memang belum ada yang menggantikan Kepdirjen 75_01_04_Protap Uji Lapang Obat Hewan dalam rangka pendaftaran.
Namun berdasarkan PP 26 tahun 2021 Pasal 209 dan 210 disebutkan sebagai berikut, terutama di Poin 2. Kelayakan dokumen dilakukan berdasarkan pertimbangan PPOH dan/atau KOH. POH mempunyai hak prerogatif untuk melakukan penilaian.
Lebih lanjut, proses uji lapang akan diminta jika pemohon belum dapat menyajikan data yang sahih dan/atau yang memberikan kepastian terkait produk yang didaftarkan kepada tim penilai. POH menginfokan Uji Lapang tidak harus dilakukan. Uji lapang dilakukan apabila POH merasa belum ada kepastian dari dokumen-dokumen yang disampaikan.
Untuk menjawab hal ini Sekjen ASOHI Drh Forlin Tinora meminta anggota berusaha sendiri dahulu dengan memenuhi permintaan dokumen yang diminta PPOH; dan jika ada kendala anggota bisa bersurat ke ASOHI.
“ASOHI akan menjembatani pertemuan dengan PPOH apabila ada beberapa anggota ASOHI yang memiliki masalah yang sama. ASOHI siap mendengar permasalahan AAHA dan akan memberikan support untuk mencari solusi ke pihak pemerintah,” pungkas Forlin menutup diskusi. (WK)