JAKARTA, Selasa 9 Februari 2026. Badan Pengawas ASOHI (BPA) menggelar rapat koordinasi ke-2 periode 2025-2029 di Sekretariat ASOHI, Jakarta Selatan. Rapat yang dipimpin oleh Ketua BPA, Drh. Gowinda Sibit, ini fokus pada evaluasi kinerja dan perumusan rekomendasi strategis bagi pengurus pusat dalam menghadapi dinamika industri obat hewan tahun ini. Hadir dalam rapat ini Drh. A. Harris Priyadi (Ketua Umum ASOHI), Ir. Bambang Suharno (Sekretaris BPA), serta seluruh Anggota BPA diantaranya Bapak Gani Harijanto, Drh. Rakhmat Nuriyanto, MBA, Drh. Fadjar Sumping Tjaturrasa, PhD (melalui zoom), Bapak Peter Yan, dan Drh. Irawati Fari.
Dalam arahannya, Ketua BPA menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global dan perang dagang yang berdampak pada ekonomi nasional. Selain isu global, ASOHI mencermati beberapa kebijakan domestik yang krusial, seperti: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan monopoli impor SBM dan penghentian impor jagung. Dampak pelarangan penggunaan obat manusia untuk hewan yang menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha.
Ketua Umum ASOHI, Drh. A. Harris Priyadi, melaporkan sejumlah langkah yang telah diambil, termasuk pelantikan pengurus di Kementerian Pertanian dan kolaborasi intensif dengan organisasi profesi seperti PDHI dan IAI. ASOHI terus memegang teguh misi Catur Krida—Bersama ASOHI, ASOHI Sinergi, ASOHI Kuat, dan Industri Meningkat—sebagai panduan kerja organisasi.
Bahkan Harris menekankan beberapa Rencana Langkah Lanjutan 2026 diantaranya Pelatihan PJTOH, Penguatan Apotek Veteriner, Melanjutkan Kolaborasi ASOHI–IAI–PDHI, Pelaksanaan PROTAS di berbagai daerah, Edukasi AMR secara digital, dan Rencana penguatan publikasi melalui ASOHI Channel.
Lebih lanjut, BPA mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat organisasi, di antaranya: Harmonisme Regulasi, mendorong sinkronisasi aturan distribusi obat hewan antar kementerian guna menghindari ketidakpastian hukum. Solusi Obat Manusia, proaktif mencari jalan keluar atas pembatasan obat manusia untuk hewan melalui forum diskusi (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait.
Penguatan Organisasi, melakukan pelatihan kapasitas bagi pengurus baru, pembaruan data anggota, serta penguatan program PROTAS di daerah. Dan terakhir Tata Kelola Keuangan, mewajibkan penyusunan program kerja tahunan yang dilengkapi proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang terukur.
Rapat ini ditutup dengan rencana pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada April 2026 untuk memantau progres dari rekomendasi yang telah diberikan. (WK)