JAKARTA, Selasa 26 Agustus 2025. Hari ini diperingati sebagai Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan. Momentum ini dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mensosialisasikan pentingnya vaksin PMK (penyakit mulut dan kuku) untuk melindungi kesehatan ternak ruminansia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia bersama dengan FAO dan Pemerintah Australia menyerukan aksi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan penyebaran PMK yang masih menjadi ancaman serius bagi subsektor peternakan nasional.
Seruan ini disampaikan dalam Media Briefing “Strategi Nasional Pengendalian PMK: Bangkitkan Peternakan Jaga Ketahanan Pangan” di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Selasa (26/8). Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda, mengungkapkan apresiasinya kepada FAO, Pemerintah Australia dan para Jurnalis karena terus mendukung upaya pengendalian PMK di Indonesia, agar subsektor peternakan dan kesehatan hewan terus tumbuh.
“Apabila kasus PMK bisa terkendali, saya yakin investasi di subsektor peternakan dan kesehatan hewan juga akan terus meningkat. Tetapi kalau PMK-nya tidak terkendali, maka jangankan mengundang investor, namun mereka akan bepikir seribu kali untuk melakukan investasi di peternakan sapi di Indonesia. Pengendalian PMK di Indonesia bukan hanya berdampak untuk Indonesia sendiri, tetapi juga bagi kesehatan hewan di sekitar kita,” ungkapnya.
Agung juga menyoroti pentingnya melawan hoaks terkait vaksinasi. “Rumor negatif tentang vaksin sering menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Informasi akurat diperlukan agar masyarakat tidak ragu melakukan vaksinasi,” katanya.
Ia mengutarakan, bahwa pemerintah telah meluncurkan peta jalan pemberantasan PMK menargetkan Indonesia Bebas PMK tanpa vaksinasi di 2035. Hal ini menjadi semangat bagi pemerintah untuk terus mengambil langkah strategis pengendalian PMK. Langkah tersebut meliputi program vaksinasi berbasis risiko, menetapkan zona prioritas, memperketat biosekuriti, meningkatkan kapasitas petugas kesehatan hewan, memperkuat surveilans, hingga melibatkan publik melalui kampanye edukasi. Upaya dari pemerintah ini juga mendapatkan dukungan FAO dan Pemerintah Australia melalui program Pusat Darurat untuk Penyakit Hewan Lintas Batas (Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases/ECTAD). (WK)