BANGKOK, Thailand, Rabu 8 Juli 2026. Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) kembali menancapkan eksistensinya di panggung internasional. Dalam rangkaian pameran International Healthcare Week (IHW) 2026 yang digelar di Bangkok, Thailand, 8-10 Juli 2026, ASOHI hadir sebagai salah satu pembicara kunci untuk membedah peta jalan industri veteriner Tanah Air.
Seminar bertajuk “Indonesia-Animal Health Pharma & Veterinary and APIs: Overview, Challenges and Emerging Opportunities” tersebut digelar di Biopharma Room (Hall 2), Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC). Materi dipaparkan langsung oleh Ketua Umum ASOHI, Drh Akhmad Harris Priyadi.
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa industri kesehatan hewan di Indonesia saat ini tengah bergerak dinamis menuju kerangka One Health yang mengintegrasikan secara erat antara kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan kelestarian lingkungan.
“Fokus utama kita saat ini adalah penguatan pengendalian resistansi antimikroba (AMR), harmonisasi regulasi antar-kementerian, serta adopsi berbagai praktik regulasi kesehatan manusia untuk diterapkan ke dalam sektor kesehatan hewan,” ujar Harris.
Salah satu titik balik positif yang disorot dalam seminar ini adalah dinamika regulasi domestik terbaru. Kementerian Kesehatan kini kembali mengizinkan apotek untuk melayani resep dari dokter hewan. Kebijakan ini disambut baik dan langsung didukung penuh oleh ASOHI.
Sebagai langkah konkret, ASOHI saat ini tengah aktif menyusun formularium khusus. Panduan ini nantinya akan mengatur dan mengawasi penggunaan produk-produk kesehatan manusia yang diaplikasikan pada hewan agar tetap aman dan terukur.
Sementara itu, terkait isu global AMR, Indonesia menunjukkan arah regulasi yang semakin ketat dan berbasis data. Pengawasan di lapangan kini diperkuat melalui sistem pelacakan digital untuk memantau penggunaan antimikroba.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan pembatasan ketat terhadap penggunaan antibiotik golongan fluoroquinolone dan cephalosporin pada hewan pangan. Guna memastikan efektivitasnya, program surveilans ini terus ditingkatkan dengan dukungan dari berbagai organisasi internasional.
Meski menunjukkan banyak perkembangan positif, Harris tidak menampik bahwa industri obat hewan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah proses registrasi produk kesehatan hewan yang masih memerlukan waktu relatif panjang, yakni berkisar hingga 2 tahun; kemudian kapasitas pengawasan mutu yang belum merata di berbagai daerah; serta kebutuhan mendesak untuk memperbarui standar farmakope veteriner agar sesuai dengan perkembangan zaman.
Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, baik di tingkat nasional lintas sektoral maupun di tingkat regional ASEAN, kini menjadi prioritas utama demi meningkatkan daya saing serta membuka akses pasar yang lebih luas.
Melalui forum IHW 2026 ini, Indonesia ingin mengirimkan pesan kuat kepada pelaku industri dan pemangku kepentingan internasional mengenai komitmennya terhadap prinsip One Health. Namun, keberhasilan implementasi ini diakui masih membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih solid, pembaruan berbagai pedoman teknis, serta dukungan insentif yang memadai bagi para dokter hewan dan peternak di lapangan. (RBS)